Perbedaan
Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.
| Kedua sisi revisi sebelumnyaRevisi sebelumnyaRevisi selanjutnya | Revisi sebelumnya |
| perceraian [2025/04/22 17:54] – [Aturan] rashdan | perceraian [2025/05/15 11:45] (sekarang) – [Aturan] rashdan |
|---|
| - {{ :se_bakn_nomor_48_se_1990_ijin_perkawinan_dan_perceraian_bagi_pns.pdf |Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990}} tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. | - {{ :se_bakn_nomor_48_se_1990_ijin_perkawinan_dan_perceraian_bagi_pns.pdf |Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990}} tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. |
| - {{ :surat_edaran_bkn_6437_b-ak.03_sd_f_2022.pdf | Surat Kepala BKN Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022}} tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS | - {{ :surat_edaran_bkn_6437_b-ak.03_sd_f_2022.pdf | Surat Kepala BKN Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022}} tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS |
| | - [[https://drive.google.com/file/d/1O5hUEjBGARswq94bps1jDcEntai6glg6/view?usp=drive_link|Nota Kesepakatan Pengadilan Agama Ngawi dan Bupati Ngawi]] Nomor 205/KPA.W13-A25/SK.PW1.6/I/2025 dan 400.2/01.01/NK/404.101.1/2025 tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian |